Wali Kota Cimahi Ajay Diduga Minta Jatah Rp 3,2 Miliar

Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Antara)

Jakarta, Niteni.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018-2020.

Ajay diduga meminta jatah kepada Hutama Yonathan sebesar Rp 3,2 miliar terkait perizinan pembangunan penambahan Gedung RSU Kasih Bunda Cimahi. Uang yang dimintai Ajay merupakan 10 persen dari Rancangan Angggaran Biaya (RAB) yang dikerjakan subkontraktor pembangunan RSU Kasih Bunda senilai Rp 32 miliar.

"AJM (Ajay Muhammad Priatna) diduga meminta sejumlah uang Rp 3,2 miliar yaitu sebesar 10 persen dari nilai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dikerjakan oleh subkontraktor pembangunan RSU KB (Kasih Bunda) senilai Rp 32 miliar," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Permintaan uang sebesar Rp 3,2 miliar itu disampaikan Ajay saat bertemu Hutama di sebuah restoran daerah Bandung. Penyerahan uang disepakati dilakukan secara bertahap oleh salah satu staf keuangan di RSU Kasih Bunda kepada Ajay melalui orang kepercayaannya.

"Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada AJM tersebut, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan," kata Firli.

Dari nilai Rp 3,2 miliar yang telah disepakati, Ajay diduga telah menerima Rp 1,66 miliar dengan lima kali pemberian sejak 6 Mei 2020. Saat transaksi kelima kalinya antara perwakilan Hutama dan Ajay di salah satu rumah di Bandung pada Jumat (27/11/2020), tim Satgas KPK bergerak dengan melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) dan membekuk sejumlah pihak termasuk Ajay dan Hutama.

"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang sejumlah Rp 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak RSU KB," kata Firli.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Ajay yang ditetapkan sebagai sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Hutama yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga